Category Archive: Kebijakan

Sep 07

Tupoksi

» Tugas Pokok

  • Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial

» Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial;
  3. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial;
  4. pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
  5. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
  6. pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
  7. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
  8. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
  9. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
  10. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
  11. pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;
  12. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
  13. pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
  14. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
  15. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
  16. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  18. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  19. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  20. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  21. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  23. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  24. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  25. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
  26. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  28. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  29. pengevaluasian dan pelaporan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi;

 

Sumber: http://malangkota.go.id/halaman/16060711#ixzz30Kr26TPG